Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan memperketat pengawasan penggunaan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta. Pengawasan dilakukan mengingat dana untuk KONI DKI Jakarta setiap tahunnya terus meningkat.

Tahun lalu anggarannya lebih dari Rp 300 miliar dan untuk tahun ini hampir mendekati setengah triliun. Ini cukup besar. Makanya pengawasan akan diperketat

"Tahun lalu anggarannya lebih dari Rp 300 miliar dan untuk tahun ini hampir mendekati setengah triliun. Ini cukup besar. Makanya pengawasan akan diperketat." kata Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, di Balaikota, Jumat (20/3).

Ia mengatakan, KONI DKI menerima dana hibah yang cukup besar setiap tahunnya. ”Namun, jika tidak dikelola secara baik akan berpeluang terjadi penyimpangan. Ini yang akan dipantau,” ujarnya.

Untuk itu, pria yang juga menjadi penasihat KONI DKI Jakarta itu akan meminta pertanggungjawaban kepada ketua KONI DKI Jakarta, terlebih pada 28 Maret nanti akan ada Musyawarah Provinsi Luar Biasa untuk pemilihan ketua baru.

"Semuanya akan kami buka agar atlet juga tahu. Kapan akan maju jika kondisinya terus seperti ini. Audit keuangan juga akan dilakukan. Jika ada penyimpangan akan berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

Ia menegaskan, dana hibah yang diterima oleh KONI DKI merupakan uang rakyat. Sehingga wajib diberikan kepada seluruh cabang olahraga (cabor).  Namun, besaran dana yang diperoleh pengurus cabor memang berbeda sesuai dengan prioritas diantaranya bulu tangkis, sepak bola, dan angkat besi.

"Apalagi sekarang mendekati PON Jawa Barat. Kita harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai uang rakyat ini menjadi "bancakan" segelintir orang," tegasnya.